Top News

FPI Online

FPI-DKI.com - Jakarta, Dewan Pengurus Cabang Front Pembela Islam (DPC-FPI) Kebayoran Baru dibantu Laskar Pembela Islam (LPI) dan Badan Anti Teror (BAT) bersama Mujahidah Pembela Islam (MPI) Se-Jakarta Selatan bagikan takjil buka puasa bagi pengguna jalan. Jakarta, (17/5/2019).

Pembagian takjil berlangsung sekitar pukul 17.30 WIB menjelang adzan Maghrib di depan ITC Fatmawati Jakarta Selatan.

Sebanyak 600 bungkus berupa air mineral dan snack dibagikan kepara pengguna jalan untuk sekedar berbuka atau membatalkan puasa dalam perjalanan.

Klik : "Dokumentasi Video Dan Foto Pembagian Takjil FPI, LPI Dan MPI Jakarta Selatan"

Kegitan sosial pembagian takjil oleh FPI, LPI, dan MPI di berbagai daerah bermaksud memudahkan para pengguna jalan untuk menyegerahkan berbuka puasa sehingga para pengguna jalan tetap tenang melanjutkan perjalanan sehingga tidak disibukkan mencari warung pinggir jalan untuk menyegerahkan berbuka puasa.

Segenap pengurus DPC FPI, LPI, BAT Kebayoran Baru dan MPI Jakarta Selatan mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh donatur dan dermawan yang telah menyisihkan sebagian rizky nya untuk kegiatan pembagian takjil berbuka puasa ini. Semoga Allah SWT melipat gandakan pahala dan kebaikannya Aamiin.

Sumber :
Kontributor LIF & DPC FPI Kebayoran Baru

Dulu Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, Pattimura, KH Hasyim Asy'ari, KH Ahmad Dahlan dan para pahlawan lainnya,
dianggap sebagai PROVOKATOR oleh penjajah karena menggelorakan semangat
JIHAD melawan PENJAJAH.

Jikalau saat ini para Habaib dan Ulama juga Santri  dituding sebagai PROVOKATOR karena meneriakkan para PERAMPOK RAKUS yang ingin merusak Bangsa ini, maka saksikanlah
wahai Jin dan Manusia bahwa
Kami adalah PROVOKATOR !!!

Muhammad Hanif Alathas, Lc.



FPI-DKI.com - Jakarta, Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid menyesalkan adanya petisi yang menginginkan izin ormas Islam Front Pembela Islam (FPI) disetop.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid tak setuju dengan petisi tersebut karena dinilainya tidak ada yang salah dengan FPI.

Hidayat Nurwahid mempertanyakan kesalahan FPI apa sehingga harus dibubarkan, FPI tidak pernah melakukan makar atau tindakan separatisme.

"Memang kesalahannya FPI apa? Kesalahan hukumnya kan harus terlihat sangat jelas. FPI tidak pernah mengajak tindakan makar, tidak pernah mengajak tindakan separatisme, tidak pernah mengajak tindakan narkoba, korupsi," kata Hidayat di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu (8/5).

Wakil Ketua MPR itu menambahkan selama ini FPI sebagai ormas selalu mendukung perbuatan-perbuatan baik seperti pemberantasan narkoba dan korupsi.

Hidayat pun membandingkan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurut dia, tak ada pihak yang mendorong dan membuat petisi pembubaran OPM yang kerap melakukan tindakan-tindakan separatisme.

"Yang jelas membuat huru hara adalah OPM. Kok nggak ada yang bikin petisi bubarkan OPM?" tanya Hidayat.

Hidayat mengaku bukan baru tahun ini petisi setop izin FPI digaungkan. Tahun-tahun sebelumnya pernah terjadi, namun dapat teratasi karena rakyat mengetahui bahwa FPI yang terdepan.

Hidayat Nurwahid menegaskan pendukung keberadaan FPI jauh lebih banyak daripada yang menginginkan pembubaran FPI, kalau pendukung pembubaran FPI ada 100 ribu maka pendukung keberadaan FPI bisa lebih dari 1 juta.

"Kalaupun ada 100 ribu yang menandatangani petisi semacam itu akan ada sejuta lebih yang akan mendukung FPI," ujar Hidayat.

"Jadi menurut saya di negara demokrasi, biarlah semuanya berlaku secara demokratis, tapi juga pergunakan akal sehat," tutur Hidayat.
FPI-DKI.com - Jakarta, Petisi online yang dibuat oleh pembenci FPI yang isinya meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak memperpanjang izin Front Pembela Islam (FPI) beredar.

Disinyalir petisi tersebut dibuat oleh pihak yang pro kemaksiatan, karena musuh terbesar FPI adalah kemaksiatan.

Tau bahwa warga masyarakat umumnya tentu mencintai FPI, Cawapres Sandiaga Uno pun meminta pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum membuat keputusan. Sandiaga awalnya dimintai tanggapan soal beredarnya petisi buatan pembenci FPI yang meminta Kemendagri tak memperpanjang izin FPI. Saat dimintai tanggapan, Sandiaga sedang berada di antara warga Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Sandiaga kemudian meminta warga Kecamatan Makasar untuk menanggapi petisi online itu.

Karena petisi online hanya berada di Media Sosial yang tentu saja banyak pesertanya adalah makhluk astral atawa akun-akun robot, sementara yang berada di hadapan Sandiaga adalah warga masyarakat asli. Jadi yang harus dimintai pendapat adalah warga masyarakat seperti mereka ini.

"Saya pribadi nggak ada (komentar). Bagaimana tanggapan (warga di sini), FPI membantu nggak?" tanya Sandiaga kepada warga yang berada di sekelilingnya, di Jalan Jagur, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, Selasa (7/5/2019).

Sontak warga masyarakat pun menyatakan dukungannya kepada FPI.

Toni, salah seorang warga yang berada di samping Sandiaga, kemudian menanggapi. Toni menyebut FPI kerap membantu saat wilayah tempat ia tinggal dilanda banjir.

"Membantu sekali (sangat membantu). Membantu, apalagi kalau lagi banjir. Terdepanlah," kata Toni.

Sandiaga kemudian menyebut apa yang disampaikan oleh warga masyarakat seperti Pak Toni ini bukan rekayasa.

"Mungkin ini permintaan masyarakat di Kecamatan Makasar. Saya hanya menyampaikan ini langsung, nggak dikasih tahu mau nanya tersebut (petisi soal tolak izin FPI). No sandiwara, no rekayasa. Tapi FPI dirasakan positif, ya," ujar Sandiaga.

Walau Sandiaga tidak menyatakan tegas menolak petisi yang meminta Kemendagri tak memperpanjang izin FPI, namun maksud Sandiaga jelas.

Sandiaga meminta pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan, dan warga masyarakat termasuk pak Toni menyatakan dukungannya pada FPI, ormas yang aktif membantu dalam bidang sosial kemanusiaan, serta gencar memberantas perjudian, pelacuran dan berbagai kemaksiatan lainnya.

"Iya, tentunya harapan masyarakat. Tentunya pemerintah harus mendengar aspirasi masyarakat," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, muncul petisi online yang dibuat oleh pembenci FPI yang isinya meminta Kemendagri tak memperpanjang SKT (Surat Keterangan Terdaftar) FPI yang dikabarkan akan habis pada Juni 2019.

Dilihat detikcom, Selasa (7/5), di situs resmi Kemendagri, diketahui izin ormas FPI ditandai dengan nomor Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. Tanggal berlaku SKT FPI tertanggal dari 20 Juni 2014 sampai 20 Juni 2019.

Dalam dokumen tersebut, terdata ada delapan organisasi lain yang izinnya akan habis pada kurun waktu 16 Mei hingga 30 Juni 2019. Di luar itu, ada 1.000 lebih organisasi yang masih aktif izinnya.

Sementara itu, dilihat pada pukul 15.19 WIB, ada 35.729 orang yang meneken petisi online yang menolak izin FPI diperpanjang. Petisi ini dibuat seseorang yang mengatasnamakan Ira Bisyir, yang dibikin pada Senin (6/5) kemarin.

"Mengingat akan berakhirnya ijin organisasi FPI di Indonesia, mari kita bersama-sama menolak perpanjangan ijin mereka. Karena organisasi tersebut adalah Merupakan kelompok Radikal, pendukung kekerasan dan pendukung HTI," demikian tudingan  dalam petisi tersebut.

Sumber : faktakini.net

MARKAZ DAERAH (MADAR)
LASKAR PEMBELA ISLAM (LPI)
DAERAH KHUSUS IBU KOTA (DKI) JAKARTA

Mengucapkan
Marhaban yaa Ramadhan

SELAMAT MENUNAIKAN
IBADAH PUASA
RAMADHAN 1440 H



انا لله وانا اليه راجعون
MADAR LPI DKI JAKARTA

TURUT BERDUKA CITA YANG SEDALAM - DALAMNYA ATAS WAFATNYA :

Andre Sifa Mahendra
(Amir Posko LPI Jembatan Besi)

Hari Jum'at, 3 Mai 2019 Pukul 05.00 WIB

 اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ,
مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ،
وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ اْلأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ،
وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ،
وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْر ِوَعَذَابِ النَّارِ.


Facebook